Opini

PMII STAI AL-HAMIDIYAH BANGKALAN: Berderap dan Melaju Menuju Indonesia Baru

Oleh: Muniri, S.HI, M.HI

Judul di atas, merupakan tema dari Dialog Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Komisariat PMII Ke XII STAI Al-Hamidiyah Bangkalan. Saya terdiam setelah membaca tema ini. Sebagai salah satu narasumber sebenarnya boleh menanyakan maksudnya, tapi Saya memilih tidak menanyakan maksud dari tema ini. Saya mencoba berusaha memahaminya sendiri. Bagi Saya, tema ini ringan ditulis tapi berat membahasnya.

Setelah shalat Isya’, Saya mencoba mencerna. Mengawalinya dengan memahami kata perkata; “berderap” dan “melaju”. Dua kata ini, mempunyai maksud yang sama, hanya beda dipenempatan. Kata “melaju” karena letaknya setelah kata “berderap” maka berguna sebagai taukid (menguatkan), dan masih ditaukidi lagi dengan kata “menuju”. Melalui tiga kata tersebut, perumus tema seolah hendak memaksa khalayak terfokus pada kalimat selanjutnya, yaitu “INDONESIA BARU”. Mungkin saja, khalayak tidak menyadari bahwa rangkaian kalimat dalam tema ini, menyimpan kalimat ajakan yang sengaja disembunyikan, yaitu: “MARI KITA”. Jadi, kalau ditulis lengkap, maka temanya begini; “Mari Kita Berderap dan Melaju Menuju Indonesia Baru”.

Ajakan agar khalayak terfokus ke kalimat INDONESIA BARU, tentu melahirkan imajinasi yang beragam. Tapi, ijinkan Saya memaksa imajinasi pembaca saat membaca “Indonesia” hanya mengarahkan imajinasinya pada “Pancasila”, lima asas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia, antara lain; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Founding Fathers kita, meletakkan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila yang pertama, dengan tujuan agar menjadi pijakan penerapan sila-sila selanjutnya. Dengan sila ke satu pula, akhirnya founding fathers kita dapat keluar dari dua kebuntuan yang didebatkan saat merumuskan Pancasila.[3] Kelompok yang mendukung teokrasi yang menghendaki penegakan kedaulatan Allah (hakimiyatullah). Penegakan Daulat Tuhan berarti legalisasi hukum Islam abad pertengahan minus nilai-nilai demokratik, yang sudah tidak sesuai dengan semangat zaman modern. Sebab yang disebut Negara Islam ialah negara dimana sultan atau khalifah menjadi penafsir tunggal syariah. Adapun wakil rakyat (ahlul halli wal ‘aqdi) hanya bertugas menasehati. Syura (parlemen) di Negara Islam bukan lembaga legislatif, melainkan konsultatif. Nasihatnya bisa diterima atau diabaikan sultan. Kelompok yang satunya lagi, mengajukan sistem demokrasi sekular juga buntu karena tidak mampu melihat kebaikan agama di ruang publik. Kehidupan publik bagi sistem ini harus imun dari agama, karena agama dianggap cerminan dari sektarianisme dan absolutisme kitab suci.

Alhasil, adanya sila ke satu dalam susunan Pancasila menjadi doktrin politik religius yang dapat mendamaikan keduanya. Nilai-nilai Islam tetap menyinari ruang publik bangsa melalui Pancasila. Jika dianalogikan, nilai-nilai Islam ibarat tebu, sedangkan Pancasila merupakan gulanya. Jika kita ingin membuat teh manis, tentu dengan memberikan gula, bukan memberikan tebu sebagai pemanis. Dalam kehidupan berbangsa yang memiliki konteksnya tersendiri, Islam menerangi bangsa melalui “saripati manis”-nya, yakni nilai-nilai Pancasila.

Menurut Gus Dur, hanya negara inklusif seperti Negara Pancasila yang bisa menaungi terpenuhinya “Pancasila” (ushul al-khams) dari tujuan syariah, yakni perlindungan atas agama (hifdz al-Din), nyawa (hifdz al-Nafs), akal (hifdz al-Aql), keturunan (hifdz al-Nasl), dan harta (hifdz al-Maal).[4] Oleh karena itu, fungsi negara sebagai penegak hukum Tuhan harus dipahami secara substantif melalui tekanan pada “visi kerahmatan”, baik yang terdapat dalam akidah (teologi), syariah (hukum), maupun akhlak (amal etis). Terpenuhinya visi kerahmatan ini, akan memantapkan keagungan Islam, karena sesuai dengan pandangan dunia (weltanschauung) di abad modern yang dibangun oleh tiga nilai, yakni demokrasi (syura), keadilan (‘adalah), dan persamaan (musawah).[5] Demokrasi merujuk pada kehidupan politik non-otoriter. Keadilan mengacu pada pemerataan ekonomi, dan persamaan merujuk pada kesetaraan warga di hadapan hukum. Dalam rangka perwujudan kerahmatan ini, yang dibutuhkan tentulah Negara Pancasila, bukan negara agama yang despotik.[6]

Indonesia yang dianggap “Baru”

Kata “Baru” yang diletakkan setelah kata “Indonesia” sebagaimana dalam tema, perlu diuji kebermaknaannya. Kebermaknaan kata dalam tinjauan binary opposition theory (teori oposisi biner) ditentukan oleh ketidakberadaan yang lain.[7] Jadi, menurut teori oposisi biner hanya ada dua tanda atau kata yang hanya punya arti jika masing-masing beroposisi dengan yang lain. Misalnya, dalam sistem biner laki-laki dan perempuan, daratan dan lautan, atau antara anak-anak dan orang dewasa. Seseorang disebut laki-laki karena ia bukan perempuan, sesuatu itu disebut daratan karena ia bukan lautan, begitu juga dengan kata “baru”, akan menemukan kebermaknaannya setelah ditegaskan sebagai bukan yang “lama”.

Kalau maksud dari kalimat “Indonesia Baru”, sebagai pengandaian pembeda dengan kondisi Indonesia sebelumnya (baca: Sebelum Joko Widodo). Terus terang Saya sendiri merasa gamang kalau Indonesia saat ini dianggap sebagai perwujudan “era kebaruan”. Jangan-jangan maksudnya hanya merujuk pada Presiden baru dan menteri-menteri yang baru. Tentu maksud panitia penyelenggara dialog kebangsaan dan pelantikan ini bukan demikian, Saya sangat yakin bahwa maksud kalimat “Indonesia Baru” lebih tertuju pada idealitas cita-cita Pancasila dalam mewujudkan visi kerahmatan. Jika demikian asumsinya, maka perlu menelusuri fakta terbaru tentang kondisi Indonesia saat ini. Apakah benar demokrasi, keadilan, dan persamaan telah diwujudkan dengan baik?

Menjawab pertanyaan di atas, Saya akan fokus mengukur perwujudan cita-cita ideal Pancasila dalam bidang perekonomian. Sejak kepemimpinan Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi), pastinya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak laju perekonomian Indonesia. Ada banyak rintangan tentunya, bisa karena kondisi geo-ekonomi global yang tidak stabil dan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional. Ketidak stabilan ekonomi nasional akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan akan berakibat pada proses-proses pemerataan kesejahteraan. Bergantungnya kondisi ekonomi nasional pada kondisi GDP (Gross Domestic Product) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dari penjumlahan setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam suatu Negara menjadi rintangan yang cukup berarti bagi pemerintah dalam melakukan pemerataan ekonomi. Fakta saat ini, munculnya virus covid-19 sebagai pandemi global mengakibatkan program-program pemerataan ekonomi pemerintah menjadi “ambyar”. Pandemi covid-19 meluluhlantahkan tidak hanya perekonomian nasional, melainkan juga perekonomian global. Tentu dengan adanya pandemi global, GDP Negara kita mengalami ketidak menentuan.

Terlepas dari keadaan ini, Saya akan fokus kepada kondisi sebelum adanya pandemi. Apakah layak Negara kita; “Indonesia” dianggap baru, sebagaimana yang diasumsikan dalam tema. Kalau kata “baru” diartikan sebagai “mengalami kemajuan”, tentu perlu dikaji lebih mendalam, benarkah didukung oleh fakta-fakta otentik? Sebuah Negara masuk kategori maju, jika persentase income 65% sedangkan jumlah penduduk 20%. Jika persentase income 15% sedangkan jumlah penduduk 9% kategori Negara berkembang, sedangkan kategori Negara terbelakang jika income 17% sementara jumlah penduduk 71%.[8] Ilustrasinya sebagai berikut;

Gambar Ilustratif di atas, bisa dijadikan instrumen menilai kondisi perekonomian Indonesia. Apakah masuk kategori Negara maju, menengah, atau terbelakang? Sayangnya, Saya tidak mempunyai kapasitas melakukan penilaian, karena Saya kurang legitimit secara keilmuan. Kalaupun Saya memaksakan diri melakukan penilaian, maka kualitasnya hanya sebatas asumsi belaka, karena masih jauh dari stardart keilmiahan. Menurut Saya, Indonesia masih belum beranjak dari sebutan Negara berkembang, hal itu ditandai dengan konsentrasi kegiatan ekonomi, alokasi Investasi di suatu daerah, tingkat mobilitas faktor produksi, akses perdagangan, dan perbedaan kondisi demografis yang semuanya masih biasa-biasa saja.

Sejak tahun 60-an, Indonesia sudah disebut Negara berkembang, penyebutan ini diukur dari kenyataan sejarah sejak tahun 1960-an sampai tahun 2010, bahkan hingga saat ini bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan dan kemampuan mengatasi berbagai siklus krisis ekonomi.[9] Artinya sejak 60 tahun yang lalu, Indonesia sudah mendapat sebutan Negara berkembang. Memang baru-baru ini, Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang. Negara Indonesia menurut AS kini berstatus negara maju, yang seharusnya tak lagi mendapatkan perlakukan istimewa dalam perdagangan. Selama ini, negara-negara yang menyandang status negara berkembang mendapatkan keistimewaan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor-impor. Sebenarnya ini janggal, karena WTO tidak menyertakan indikator dalam menentukan sebuah negara masuk sebagai kategori negara berkembang atau negara maju. Padahal indikator resmi untuk mendefinisikan kategori sebuah negara dikatakan sebagai negara berkembang atau Negara maju sangat penting.

Berdasar pada aturan WTO, penentuan sebagai negara berkembang atau maju ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan. Namun begitu, tak serta merta sebuah negara yang mengumumkan diri sebagai negara berkembang atau maju disetujui oleh semua negara-negara anggota WTO.[10] Anggota WTO lain dapat menentang keputusan negara yang mengklaim sebagai negara berkembang atau maju, dan menyatakan tidak terikat untuk memberikan keistimewaan perdagangan pada negara yang tidak disetujuinya masuk sebagai negara berkembang atau maju. Ketika suatu negara menyatakan diri sebagai negara berkembang atau maju, tak secara otomatis bisa mendapatkan manfaat dari skema preferensi khusus dari anggota WTO lainnya.

Ketiadaan definisi tersebut mempengaruhi standarisasi kategori Negara menjadi kabur, hanya saja secara teoritis suatu negara dikatakan memiliki kesejahteraan yang tinggi dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain; Pendapatan perkapita, Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Angka harapan hidup, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indeks gini (pengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk suatu Negara). [11] Dari beberapa indikator ini, berdasarkan data yang ada, Indonesia masih belum dapat memenuhi angka atau jumlah yang ditentukan sehinga layak disebut negara maju.

Berdasarkan fakta tersebut, dan menghitung jarak 60 tahun menyandang sebutan Negara berkembang, menurut Saya bukanlah prestasi. Kondisi sedemikian rupa, lebih mengindikasikan sebuah kegagalan proses-prosesn pembangunan. Jadi, penyebutan “Indonesia Baru” yang tertera dalam tema dialog kebangsaan dan pelantikan, menurut Saya tidak mempunyai legitimasi faktual kondisi perekonomian Indonesia. Tapi, bukan berarti salah, hanya saja mungkin kurang mendalam kajiannya. Wallahu a’lam bi Alshawaab

[1] Makalah disampaikan pada acara; “Dialog Kebangsaan dan Pelantikan Pengurus Komisariat PMII Ke XII STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, 12 Juli 2020.

[2] Direktur LSM Konsensus Bhiruh Dheun, Sekretaris Lakpesdam NU Bangkalan, Dosen Tetap di STAI Al-Hamidiyah Bangkalan

[3] Pemimpin bangsa membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disebut dalam bahasa Jepang “Dokoritsu junbi inkai” yang terdiri dari panitia 9, yaitu ; Ir.Soekarno sebagai Ketua, Drs. Muh Hatta sebagai Wakil Ketua. Lainnya para anggota-anggota; antara lain; Mr. A. A. Maramis, K.H. Wahid Hasjim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H.Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muh Yamin.

[4] KH. Wahab Hasbullah pernah berkata; “Pekih iku yen rupek yo diokeh-okeh” (Fiqh itu kalau sempit hendaknya diperlonggar). Artinya, seluruh produk hokum yang digali melalui proses ijtihad, harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syari’at. Rumusan-rumusan yang mengalami benturan dengan kemaslahatan, maka harus dibatalkan karena sudah tidak sesuai dengan maqashid al-syari’ah. Silakan baca buku karya Tim Forza Pesantren, Ijtihad Politik Islam Nusantara; Membumikan Fiqih Siyasah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syari’ah, (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 72-122

[5] Tiga nilai ini saling berkaitan dalam prkatiknya, berdasarkan analisa teori modernisasi dan data statistik terdapat korelasi antara tingkat perkembangan perekonomian dan kemampuan demokrasi suatu masyarakat. Semakin berkembang suatu wilayah secara ekonomi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik system kekuasaan diktator di sebuah wilayah. Artinya dengan demokrasi, maka keadilan dan persamaan akan terwujud. Fakta ini bisa dibaca dalam buku berjudul; Demokrasi di Asia; Sebuah Benua Antara Diktator dan Demokrasi, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2005)

[6] Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The wahid Institute, 2006), 89-91

[7] Yasraf Amir Piliang, Semiotika dan Hipersemiotika, (Bandung: Matahari, 2012), 49-52

[8] https://www.akseleran.co.id/blog/gdp-adalah/#:~:text=GDP%20adalah%20kependekan%20dari%20Gross,indikator%20kemajuan%20perekonomian%20suatu%20negara. Diakses 11 Juli 2020, jam 19.21 wib.

[9] Widjojo Nitisastro, Pengalaman Pembangunan Indonesia; Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastri, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), xxvii

[10] https://money.kompas.com/read/2020/02/22/115252426/indonesia-masuk-negara-maju-atau-berkembang-ini-penjelasan-wto?page=all#:~:text=Sebagai%20informasi%2C%20Indonesia%20telah%20dikeluarkan,kini%20dikategorikan%20sebagai%20negara%20maju.&text=Indonesia%20tak%20sendiri.,lain%20dari%20daftar%20negara%20berkembang.

[11] https://saintif.com/mengapa-indonesia-belum-maju/. Diakses 11 Juli 2020, jam 19.37 wib.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close