Advokasi

Melihat Politik Desa Lebih Dekat

Muniri, S.HI, M.HI

Salah satu kendala perpolitikan di Indonesia hingga kini adalah primordialisme yang sangat kental. Ini menjadi pemicu menguatnya politik dinasti yang terjadi. Pada tingkat negara mungkin politik dinasti bisa dieleminir, tapi tetap saja pada aras Parpol tetap mengamini politik dinasti, semisal di PDIP dan Demokrat, sepertinya Parpol yang lain akan mengamini pula.

Pada tingkat wilayah Gubernur, ada Gubernur Banten yang terkuak, tidak menutup kemungkinan di wilayah gubernur lainnya di Indonesia ada praktek politik dinasti. Sedangkan pada tingkat Kabupaten, malahan lebih kelihatan, dan hampir di 60% kabupaten di Indonesia terindikasi terjadi praktek politik dinasti.

Pada tingkat kabupaten saja, sudah sedemikian rupa. Bagaimana nantinya dengan PILKADES yang cakupan pemilihnya lebih sedikit dan terjangkau dengan mata. Yang punya keluarga banyak, dan didukung finansial yang mumpuni akan tetap berkuasa di lingkup desa tersebut.

Praktek demokrasi desa di bawah UU nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memberikan landasan yang kuat bagi tegaknya kekuasaan sentralistik Orde Baru bagi pengaturan pemerintahan ditingkat desa. Namun ketika Orde Baru tumbang, maka bermuncullah semangat anti sentralisasi diiringi dengan menguatnya isu federalisasi. Kebijakan depolitisasi yang semula diterapkan hingga tingkat desa diantaranya dengan adanya politik massa mengambang guna mengantisipasi dampak sosial politik lalu menjadi jauh lebih longgar.

Pergeseran tersebut ditandai dengan munculnya UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sekaligus menggantikan UU nomor 5 tahun 1974, dan UU nomor 5 tahun 1979 tentang pokok-pokok dan pemerintahan desa. Salah satu prinsipnya, ditandai berubahnya LMD (Lembaga Musyawarah Desa) menjadi BPD (Badan Pemerintahan Desa) yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Kegunaanya, dapat membatasi hak-hak kepala desa.

Maslahat dan Mudharat

Sedangkan untuk maslahat dan mudharatnya politik desa kembali pada masyarakatnya. Memang ada sejumlah aturan yang bisa membatasi politik dinasti yang rentan terjadi manipulasi politik, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan rentan kekuasaan disalah gunakan.

Maslahat Politik desa antara lain;

  • Memberikan pembelajaran demokrasi secara langsung kepada masyarakat.
  • Menciptakan keterbukaan dalam keberbedaan yang sangat berguna dalam mendewasakan nalar politik masyarakat desa
  • Dapat menilai secara langsung periode kekuasaan kepala desa, yang nantinya menjadi bahan PILKADES berikutnya.
  • Masyarakat dapat berpartisipasi aktif terkait dengan kebijakan Kepala Desa.

Mudharat Politik Desa, antara lain;

  • Rentan terjadinya konflik horisontal yang berlarut-larut.
  • Minimnya pendidikan berpengaruh pada cara berpolitik yang rentan menggunakan segala cara untuk menang.
  • Rentan terjadi money politic, apalagi jumlah masyarakatnya sedikit, maka yang kaya berpeluang menang dalam PILKADES.
  • Rentan politik dinasti, yang keluarganya banyak dan menyebar di desa terkait, berpeluang menjadi pemenang

Demikian maslahat dan mudharat politik desa, yang sebenarnya tidak hanya di Bangkalan saja, sangat memungkinkan di daerah lain mengalami hal serupa. Namun, walaupun seperti itu, hal tersebut merupakan sebuah proses dalam pendewasaan hidup berbangsa dan bernegara dengan landasan Bhineka tunggal Ika (Berbeda-beda tetap satu jua).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close