Advokasi

ISNU MADURA DAN UPAYA MENEGUHKAN KOMITMEN KESARJANAAN NU DALAM MEMBANGUN DESA MAJU DAN MANDIRI DI MADURA

Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia telah dilakukan para pahlawan, terutama sejumlah kiai dan ulama. Tugas generasi muda, termasuk di dalamnya adalah para sarjana NU harus menyesuaikan gerakannya dengan cita-cita dan harapan para pendahulu.

Ada beberapa hal, yang mendasari berdirinya Nahdlatul Ulama yakni mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan negeri ini, yang hingga kini bangsa Indonesia telah merdeka, bahkan dalam usia 74 tahun kemerdekaan. Untuk mengisi kemerdekaan, kita perlu memperkuat harapan pendahulu, mengisinya dengan peran di tengah-tengah masyarakat.

ISNU, sebagai representasi peran-peran intelektual di kalangan sarjana NU hendaknya bisa maksimal mewujudkan kepentingan yang bersinergi dengan pengurus NU di semua tingkatan. Dengan semangat dan kemauan yang sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh kiai, dalam menjaga keutuhan negara serta bangsa. Dengan latar belakang itu, ISNU perlu urun memastikan keberlangsungan negeri, salah satunya mengawal setiap program pemerintah yang nyata-nyata berpihak pada kesejahteraan masyarakat, dengan niatan mengimplementasikan nilai-nilai rahmatan lil ‘alamin.

Salah satu program pemerintah yang terbukti berpihak pada kesejahteraan masyarakat, adalah pendampingan desa, maka dari itu ISNU perlu mengawal pembangunan desa, hingga menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Hal ini, menjadi kontribusi besar kepada bangsa dan negara, khususnya kepada NU karena jama’ah Nahdhiyin banyak berada di desa-desa.

ISNU bisa berpartisipasi dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan  pendampingan desa, dengan tujuan membantu dan mempersiapkan desa di berbagai aspek, terutama menyangkut kapasitas menghadapi perubahan fundamental sebagaimana diisyaratkan pada misi besar transformasi desa. Dan juga mengambil peran dalam melakukan pengawasan agar, sistem demokrasi dan praktik akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

Kita perlu sadari, bahwa kapasitas kelembagaan dan SDM perangkat desa maupun masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pengawasannya dalam kenyataannya masih lemah dan terbatas.  Tentu hal ini tidak bisa ditimpakan sebagai kesalahan desa, karena sesungguhnya desa hanya menjadi korban kebijakan masa lalu yang dapat dikatakan salah urus.

Perlakuan negara pada desa secara salah pada saat itu, mengakibatkan ketergantungan desa pada negara. Pola rekayasa dan dominasi supra desa telah menghancurkan sendi-sendi otonomi desa. Dengan berbagai cara desa dilumatkan secara paksa melalui politik homogenisasi, yang pada saat itu pemberlakuan regulasi represif UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Proyek penguasaan negara pada desa mengakibatkan pelumpuhan sistematik oleh aktor-aktor negara yang beramai-ramai menguasai sumberdaya bersekutu dengan pemilik modal mengeksploitasinya atas nama pembangunan. Disitulah bentuk perampasan otonomi desa oleh negara, karena pembangunan dirancang dari atas dan sesuai selera pemilik modal. Suatu cerita kelam masa lalu.

Wajar saja jika dorongan untuk mewujudkan keadilan antar desa sebagai penyangga Republik, sebagaimana pesan kuat UU Desa sangat relevan, demikian ini perlu diwujudkan agar keadilan struktural atas hak dan kewenangan dapat terwujud di semua desa, khususnya desa-desa se Madura, agar kesenjangan sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi lagi. ISNU perlu menyanggah tugas pendampingan desa, agar dapat melaksanakan mandat UU Desa, Pemerintah, dalam hal ini Kementrian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, agar terjadi percepatan desa mandiri dan sejahtera dapat terwujud dengan cepat dan maksimal…Aaamiiin

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close